Bernilai Triliunan Rupiah, Dana Yang Diduga Dari Pungutan Ilegal Sektor Batubara Jambi di Sorot
Sniperkasus.com // Jambi
Investigasi dan rapat kerja Komisi XII DPR RI di Provinsi Jambi, hampir dua bulan telah berlalu, namun, hingga kini tindakan yang katanya berpihak pada kepentingan masyarakat belum juga diumumkan secara terbuka.
Sebelumnya diketahui dalam agenda Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses (Kunkerses) Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, yang juga dihadiri tiga anggota DPR RI Daerah Pemilihan ( Dapil ) Jambi, yakni Rocky Candra, Cek Endra, dan Syarif Fasha serta belasan direksi perusahaan tambang batu bara se-Provinsi Jambi dengan agenda pembahasan sektor tambang batu bara terkait tanggung jawab akan dampak lingkungan yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan sebagai bentuk kewajiban.
Selanjutnya, dari hasil rapat tersebut rencananya akan dibawa ke Senayan untuk pembahasan lanjutan, akan tetapi sangat disayangkan hingga kini hasil dari agenda itu belum terealisasi, yang akhirnya memicu opini liar dan tanda tanya publik ” ada apa ???.
Seperti halnya keterangan yang dituturkan oleh salah satu narasumber yang sempat diwawancarai media ini saat dimintai tanggapan terkait hal itu, menurut narasumber yang enggan namanya disebutkan, kepada media ini menanggapi bahwa sektor batubara di Jambi dianggap “sexy” kenapa dinilai seperti itu karen banyaknya pihak yang berkepentingan.
Dijelaskan kembali oleh narasumber tersebut ” yang pertama adalah dapat diduga yang berkepentingan didalamnya ialah aktor-aktor yang bermasalah, mulai dari oknum pejabat, pengusaha, hingga diyakini ada peranan organisasi yang diduga terafiliasi asing yang memiliki peran untuk mengadu domba masyarakat dalam misi untuk i kepentingan tertentu.”
Salah satunya adalah menciptakan dan menggiring opini publik serta menyebarkan informasi yang belum tentu benar sebagai bentuk upaya untuk melemahkan legitimasi kepemimpinan daerah.
Selanjutnya, dalam hal ini tentunya publik bertanya ” mengapa Komisi XII DPR RI belum menyoroti dugaan pungutan ilegal di sektor tambang batubara yang sangat jelas diketahui telah berlangsung bertahun-tahun, ini bukan sekedar isu, bahkan kami memiliki data atas dugaan pungutan ilegal yang dilakukan oleh aktor pengusaha hitam, tang tentunya jika dikalkulasikan nilainya bisa mencapai triliunan rupiah.” Ungkapnya
Menurutnya lagi, jika dana pungutan ilegal yang fantastis itu masuk ke pendapatan daerah dan penerimaan negara pastinya bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur jalan maupun kepentingan masyarakat di Jambi khususnya, akan tetapi dalam hal ini yang menjadi pertanyaan ke mana dana itu mengalir ??? ”
Maka dari itu, karna tidak dapat dijelaskan dan dipertanggung jawabkan oleh pihak pihak maka peranan didalam skenario pun dimainkan dengan menciptakan sebuah opini untuk upaya pengalihan isu oleh pengusaha yang digambarkannya sebagai ‘pengusaha yang bermasalah’ agar dugaan pungutan ilegal yang bernilai fantastis tersebut tidak menjadi sorotan utama. ” Papar narasumber dengan nada lantang
Saya tegaskan lagi, yang saya ucapkan diatas semua memiliki dasar jelas yang dikuatkan dengan data yang telah kami miliki, untuk itu
“ Kalau Komisi XII DPR RI berkenan mengundang kami dalam RDP di Senayan, kam sangat siap untuk hadir dan memaparkan dengan jelas semua data yang kami miliki,” tegasnya.
Secara terpisah, narasumber lain yang juga dimintai tanggapannya, dengan gamblang kepada media ini ” ini Polemik yang berkepanjangan di sektor batu bara, harus segera dituntaskan, karna dinilai dapat menghambat iklim investasi di Jambi, selain itu juga dampak terburuknya lagi kepada pemimpin daerah nantinya, akibat kerapnya tudingan untuk dijadikan kambing hitam atas tuduhan yang tidak berdasar.
” seperti halnya opini yang digerakkan pemegang peranan yang menyebutkan pemimpin daerah adalah bagian beking dari pengusaha sehingga memicu masyarakat agar mudah terprovokasi, dengan gerak informasi hoax yang disebarkan guna kepentingan tertentu” sebutnya.
Menyikapi itu semua maka kita jangan sampai terprovokasi dan harus benar-benar kita cermati dan wajib dijelaskan kepada publik yang bertujuan untuk melawan provokasi dan hoax ini demi menjaga stabilitas sosial, agar pembangunan di Jambi dapat dikelola secara adil dan berkelanjutan, serta menciptakan situasi yang kondusif agar investor dari luar merasa aman dan nyaman ,” pungkasnya.
By RED
